Restrictions on access to Papua for overseas journalists and rights displays and also a partial Web shutdown have hindered reporting on the problem.
The regulation obliged researchers – men and women or teams – to report their study final results to the Home Ministry, replacing a 2014 regulation that only obliged researchers to report to area administration officers, which might then concern a study advice. Teachers weren't associated with drafting the regulation, nor had the Home Ministry disseminated the controversial regulation among academia. Even with the regulation is reportedly voided, there was however some speculation among the civil society about its status in addition to issue in regards to the way the regulation would chill analysis projects whether it is indeed still pending.
Sudah sejak lama intelijen menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai peristiwa besar di Indonesia. Salah satunya adalah rangkaian-rangkaian peristiwa selama pemerintahan Orde Baru.
Intelijen di interval awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.
Reaksi kritis yang membangun buat semua prajurit TNI dan anggota Polri demi aparat yang berkualitas dan sejahtera #uutni #perwira #bintara #tamtama #polri #tni #uupolri #infografis...
Mengingat ciri utama negara demokrasi adalah ketundukan informasi lebih lanjut pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentu dan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen.
Prinsip prinsip intelijen juga digunakan untuk mengatasi kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di masyarakat umumnya digunakan oleh kepolisian dengan menggunakan device-device reserse atau kejaksaan seperti FBI di Amerika Serikat , detektif bahkan wartawan untuk mencari sumber berita. Masing masing memiliki kode etik tersendiri.
Keretakan hubungan inilah yang menjadi tanda-tanda menurunnya kepercayaan Presiden Suharto terhadap kalangan intelejen di Indonesia terutama dari militer.
As some provisions were being struck down, you will find gaps within the regulation that the government still demands to address, which include which authorities establishment will probably be answerable for registering societal businesses. The federal government has still to handle these gaps or concern any implementing rules.
Barriers to establishment of international foundations, which include required “Protected” partnership with community Basis.
Pengawasan terhadap BIN harus lebih diperhatikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Product oversight yang lebih efektif diperlukan untuk menjaga keabsahan operasional intelijen. Ekspansi fungsi intelijen di lembaga lain juga harus dikendalikan agar tidak terjadi intervensi yang berlebihan.
. At just about each diploma of civilian governing administration, There's a army part A Portion of a Discussion board often called the Musyawarah Pimpinan Daerah
Legislation No. 1/PNPS/1965 around the Avoidance of Misuse and/or Defamation of Religions, which regulates spiritual defamation or blasphemy, imposes legal penalties of approximately five years’ imprisonment on individuals or teams that “deviate” from The fundamental teachings on the official religions. This law may very well be made use of against organizers and contributors of assemblies advertising and marketing spiritual liberty.
Societal companies permitted to interact in economic functions only through corporate subsidiary..